Redaksibengkulu.co.id melaporkan, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, secara gamblang mengungkap tantangan besar yang membayangi penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM. Meskipun total kredit perbankan yang terkucur ke sektor usaha pada tahun 2025 menembus angka Rp 8.865 triliun, target ambisius sebesar 25% atau setara Rp 2.200 triliun yang seharusnya dialokasikan untuk UMKM, masih jauh panggang dari api.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR yang berlangsung pada Rabu (15/7/2026), Maman Abdurrahman mengakui bahwa realisasi penyaluran kredit ke UMKM baru menyentuh angka Rp 1.500 triliun. Angka ini mencakup Rp 270 triliun yang berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Capaian tersebut, tegas Maman, jelas berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Saya harus apa adanya, kita harus berani menyampaikan ini. Kita baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman, menyoroti realitas yang ada.
Also Read
Maman menjelaskan lebih lanjut bahwa pertumbuhan penyaluran kredit ke UMKM tidak dapat dipaksakan apabila ekosistem usaha secara keseluruhan belum mendukung. Memaksakan peningkatan pembiayaan tanpa diiringi kemampuan UMKM untuk memasarkan produknya justru berpotensi memicu lonjakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
Persoalan krusial yang mengemuka adalah, banyak pelaku UMKM yang telah dibekali modal dan pelatihan, namun produk mereka kesulitan menembus pasar. "Tetapi setelah dia kita kasih pinjaman, setelah dia kita kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar domestik kita justru dibanjiri oleh produk-produk impor," terang Maman. Konsekuensinya, mereka menghadapi gagal bayar, kredit macet meningkat, dan NPL melonjak tinggi.
"Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambungnya, menegaskan pendekatan yang lebih holistik.
Oleh karena itu, Maman menegaskan, diperlukan keselarasan antara aspek pembiayaan dengan strategi penjualan di pasar. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah gencar membenahi berbagai institusi, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya, untuk memastikan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia melalui proses sterilisasi yang ketat, demi menciptakan iklim pasar yang lebih kondusif bagi produk-produk UMKM lokal.
