Redaksibengkulu.co.id – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 7,5% hingga 8%. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyatakan bahwa kenaikan ini sangat beralasan mengingat lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus menerus membebani para pekerja.
Andi Gani menegaskan, kenaikan UMP sebesar 8% adalah angka yang realistis untuk menjaga daya beli buruh yang semakin tergerus oleh inflasi. "Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2026 berada di kisaran 7,5-8 persen. Ini penting untuk menjaga daya beli buruh yang terus tertekan akibat kenaikan harga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).
Lebih lanjut, Andi menginstruksikan seluruh anggota KSPSI untuk memperjuangkan kenaikan upah ini melalui aksi unjuk rasa. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai dan kondusif di seluruh daerah. Instruksi ini disampaikan saat perayaan 9 tahun Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI PT Pou Yuen Indonesia di Cianjur, Jawa Barat.
Related Post
"Kami ingin perjuangan upah tahun ini dilakukan secara elegan dan bermartabat. Aksi boleh dilakukan, tapi harus damai, tidak anarkis, dan tetap menjaga kondusifitas di setiap daerah," tegas Andi Gani. Ia juga telah menginstruksikan Dewan Pengupahan dari unsur KSPSI di semua tingkatan untuk memperjuangkan aspirasi pekerja secara maksimal dalam pembahasan upah tahun depan.
Andi menambahkan bahwa seluruh perwakilan KSPSI di Dewan Pengupahan harus solid dan berani menyuarakan kepentingan buruh. "Kalau ada Dewan Pengupahan yang berasal dari KSPSI yang saya pimpin tidak serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan kenaikan upah, maka dipastikan akan mendapatkan sanksi organisasi. Karena, perjuangan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan bagi pekerja di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Tinggalkan komentar