Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuat gempar dengan usulan penambahan anggaran fantastis mencapai Rp 1,7 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan yang tertuang dalam Surat Menteri Desa PDT Nomor: B-1071/KEU.00.01/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai program prioritas.
Rinciannya cukup mengejutkan. Sebesar Rp 101,79 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 756,63 miliar untuk honorarium pendamping desa, dan Rp 23,71 miliar untuk langganan internet serta pemeliharaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, Rp 505,61 miliar diusulkan untuk output prioritas nasional, Rp 54 miliar untuk operasional dan pemeliharaan kantor, serta Rp 335,1 miliar untuk belanja non-operasional.
Usulan ini disampaikan Yandri dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (7/7/2025). Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemendes PDTT tahun 2026 hanya Rp 1,591 triliun, yang terdiri dari Rupiah Murni (Rp 1,37 triliun), pinjaman luar negeri (Rp 196 miliar), hibah luar negeri (Rp 17 miliar), dan PNBP (Rp 1,08 miliar). Dengan pagu tersebut, hanya tiga program prioritas yang dapat dijalankan, yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) melalui pinjaman luar negeri, fasilitasi kompetensi pencegahan stunting melalui program HLN INEY, dan pendamping desa (hanya 7 bulan). Yang lebih mengejutkan lagi, dengan pagu anggaran yang ada, tidak ada alokasi untuk bantuan pemerintah kepada desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yandri pun meminta dukungan DPR RI untuk merealisasikan usulan penambahan anggaran tersebut.
Tinggalkan komentar