Redaksibengkulu.co.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah mempersiapkan anggaran fantastis sebesar Rp 11,6 triliun untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Langkah ini sejalan dengan ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada tahun 2028 mendatang.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa fokus pembangunan fisik tahap kedua adalah Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Proses penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan direncanakan akan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dengan alokasi anggaran mencapai Rp 8,5 triliun untuk periode 2025-2027. Proyek ini mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung-gedung pendukung lainnya.
Related Post
Sementara itu, kompleks yudikatif akan menempati lahan seluas 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun. Di kawasan ini, akan berdiri megah gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). Secara keseluruhan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kedua kawasan ini mencapai Rp 11,6 triliun dengan kebutuhan lahan seluas 57 hektare.
"Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan akan memakan waktu sekitar 25 bulan, dimulai pada November 2025," jelas Basuki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/11/2025).
Anggaran pembangunan infrastruktur IKN berasal dari tiga sumber utama, yaitu dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025-2028), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025), dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).
Komitmen terhadap kelanjutan IKN juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.
"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," tambah Basuki.
Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi pada akhir tahun 2025. Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.
Otorita IKN juga memastikan ketersediaan sumber air baku yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN. Hal ini diwujudkan melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800-900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik, yang mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik. Dari jumlah tersebut, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter/detik. Air yang mengalir ke IKN bahkan diklaim layak untuk langsung diminum.
Tinggalkan komentar