Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan para kepala daerah di seluruh wilayah Papua untuk mendorong penanaman kelapa sawit secara masif. Langkah ini dicanangkan sebagai strategi utama pemerintah dalam mengejar target swasembada energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pengarahan tertutup bersama kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12).
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” tegas Prabowo dalam arahannya.
Related Post
Misi Hemat Anggaran Rp520 Triliun, Menurut situs Ketikus, Presiden menekankan bahwa urgensi program ini didasari oleh beban anggaran negara yang sangat besar untuk subsidi dan impor energi. Prabowo mengungkapkan, setiap tahunnya negara harus menggelontorkan dana hingga Rp520 triliun hanya untuk mengimpor BBM.
Dengan memanfaatkan lahan Papua untuk biofuel (bahan bakar nabati), Prabowo optimistis Indonesia bisa menghemat ratusan triliun rupiah dari APBN. Dana penghematan tersebut, menurut hitungannya, dapat dialihkan untuk pembangunan daerah, di mana setiap kabupaten/kota berpotensi mendapatkan tambahan anggaran pembangunan yang signifikan jika swasembada tercapai.
Selain kelapa sawit untuk biodiesel, Prabowo juga memerintahkan penanaman komoditas lain seperti tebu dan singkong (ubi kayu) di Papua sebagai bahan baku bioetanol. “Kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” ujarnya.
Peringatan Keras Soal Dana Otsus Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan peringatan keras kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di Papua terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia secara spesifik melarang penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi pejabat, seperti perjalanan ke luar negeri.
“Saya minta benar-benar gubernur, bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” ucap Prabowo. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua dan akan ada pengawasan ketat dari Menteri Dalam Negeri terkait penggunaannya.
Sorotan Kritis dan Tantangan Lingkungan Rencana ekspansi perkebunan sawit dan tebu di Papua ini menuai perhatian serius dari berbagai kalangan dan pegiat lingkungan. Berdasarkan data tambahan dari berbagai sumber, wilayah selatan Papua, khususnya Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, telah dipetakan sebagai lokasi utama proyek Food & Energy Estate ini.
Namun, ambisi ini dibayangi oleh kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial. Beberapa organisasi lingkungan seperti WALHI dan Trend Asia sebelumnya telah menyoroti bahwa proyek skala raksasa ini berpotensi mengancam jutaan hektare hutan alam dan wilayah adat. Pembukaan lahan secara masif dikhawatirkan akan memicu deforestasi yang dapat memperparah krisis iklim, serta berisiko mengulang kegagalan proyek food estate sebelumnya yang terkendala ketidakcocokan lahan gambut.
Kritik juga muncul terkait kontradiksi antara dorongan ekspansi sawit dengan bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang kerap terjadi di wilayah lain di Indonesia akibat alih fungsi lahan. Meski demikian, pemerintah tetap bergeming dengan alasan bahwa kemandirian energi adalah prioritas nasional yang mendesak untuk stabilitas ekonomi masa depan.
Tinggalkan komentar