Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Imbauan pemerintah kepada sektor swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan telah memicu respons dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Ketua Umumnya, Shinta Kamdani, menekankan bahwa kebijakan tersebut seyogianya ditempatkan sebagai anjuran yang selektif dan terukur, dengan fleksibilitas adaptasi di tingkat perusahaan.
Shinta Kamdani menjelaskan kepada Redaksibengkulu.co.id bahwa Apindo memandang pentingnya ruang gerak bagi perusahaan untuk menyesuaikan implementasi WFH sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing. Ia menegaskan, penerapan kebijakan ini harus disertai jaminan bahwa tidak akan menimbulkan disrupsi terhadap kelancaran rantai pasok, distribusi komoditas, maupun kualitas pelayanan esensial kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Shinta mengingatkan bahwa produktivitas sektor-sektor kunci seperti industri padat karya dan sektor berorientasi ekspor harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, WFH dinilai lebih tepat untuk fungsi-fungsi back office, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan spesifik tiap perusahaan.
Related Post
Dari perspektif dunia usaha, Shinta menyatakan bahwa langkah pemerintah ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap dinamika global, khususnya terkait potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi BBM. "Inisiatif ini juga dapat dimaknai sebagai upaya membangun ‘sense of crisis’ sekaligus mengintensifkan kesiapsiagaan dalam menghadapi volatilitas geopolitik global yang masih tinggi, termasuk potensi gangguan pasokan energi jangka panjang," urainya.
Implikasi dari kebijakan WFH ini, menurut Apindo, sangat bergantung pada karakteristik unik setiap sektor usaha. Untuk sektor yang didominasi fungsi back office dan aktivitas non-esensial secara fisik, WFH relatif dapat diakomodasi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan. Namun, bagi sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, serta industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja dan kelancaran operasional di lapangan, fleksibilitas penerapan WFH menjadi jauh lebih terbatas.
"Oleh karena itu, pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan roda perekonomian," tambah Shinta.
Mengenai aspek kesiapan, Shinta menyoroti bahwa infrastruktur digital dan kapabilitas sumber daya manusia di Tanah Air masih menunjukkan disparitas kesiapan yang signifikan. Perusahaan besar dan sektor formal di perkotaan umumnya telah memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk mengadopsi sistem kerja jarak jauh. Namun, banyak sektor lain masih membutuhkan waktu dan investasi untuk beradaptasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan WFH secara rutin belum dapat dilakukan secara merata di seluruh spektrum ekonomi.
Dari sisi biaya, WFH memang berpotensi menawarkan efisiensi pada biaya operasional kantor. Namun, di sisi lain juga menuntut investasi tambahan pada sistem digital, konektivitas, serta dukungan kerja jarak jauh. "Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan," pungkas Shinta.
Tinggalkan komentar