Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam melunasi pinjaman program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kepada bank-bank BUMN. Purbaya memastikan tidak akan ada keterlambatan pembayaran utang, dengan alokasi dana sebesar Rp 40 triliun setiap tahunnya. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran publik terkait potensi kredit macet yang mungkin timbul.
Dalam keterangannya di Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026), Purbaya menjelaskan bahwa kesiapan pembayaran cicilan sebesar Rp 40 triliun per tahun telah dikoordinasikan dengan perbankan. "Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," ujar Purbaya, menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan nasional.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga secara tegas menjamin bahwa pemerintah tidak akan membiarkan terjadinya kredit macet yang diakibatkan oleh pembiayaan Kopdes Merah Putih. Purbaya bahkan mengisyaratkan adanya "cara khusus" yang akan disiapkan demi menjamin kelancaran pembayaran kepada bank-bank BUMN tersebut.
Also Read
Meski demikian, Purbaya masih enggan merinci lebih lanjut mengenai strategi khusus yang dimaksud. "Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan," tuturnya, menyiratkan adanya langkah antisipatif yang sedang dirancang.
Untuk memperkuat jaminannya, Purbaya turut mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini memiliki dana tunai yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 500 triliun. "Pokoknya ada Rp 510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp 8,1 triliun, ya nggak. Sudah disiapkan kok Rp 40 triliun," pungkas Purbaya, menegaskan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut.
