Redaksibengkulu.co.id – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai kondisi permukiman di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 7.000 titik kawasan kumuh yang tersebar di seluruh negeri, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam gelaran Urban Climate Forum 2026 di Jakarta pada Rabu (16/9/2026).
AHY merinci bahwa dari ribuan titik tersebut, sekitar 100 kawasan masuk dalam kategori kumuh berat, yang memerlukan penanganan serius dan mendesak. Sementara sisanya terklasifikasi sebagai kawasan kumuh sedang dan ringan. "Ada lebih dari 7.000 titik kawasan kumuh di Indonesia. Tentu dengan berbagai klasifikasi. Yang kelas berat itu sekitar 100. Ada kelas sedang, ada kelas ringan," ujar AHY, menggarisbawahi skala permasalahan yang dihadapi bangsa ini.
Kondisi permukiman yang tidak layak huni ini, lanjut AHY, bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan pemicu berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang kompleks. Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk menjadi akar munculnya beragam penyakit. "Sudah pasti banyak yang sakit, karena hidupnya tidak mendapatkan air bersih, sanitasinya buruk, stunting terjadi, penyakit menular terjadi, ispa, penyakit kulit, dan lain-lain juga menjadi keseharian mereka," jelasnya, menggambarkan penderitaan yang dialami warga di kawasan tersebut.
Also Read
Lebih jauh, kualitas hidup yang rendah di kawasan kumuh juga berdampak langsung pada aspek ekonomi. Masyarakat di area tersebut kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan yang layak, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterpurukan. "Lapangan pekerjaan sulit karena tidak berkualitas hidupnya," tambah AHY, menyoroti korelasi antara lingkungan hidup dan kesempatan ekonomi yang terbatas.
Menanggapi urgensi masalah ini, AHY menekankan pentingnya penanganan kawasan kumuh secara terpadu dan terintegrasi. Revitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan semata, namun harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi warganya. "Jadi kalau kita mengubah dengan pendekatan yang terpadu, terintegrasi, termasuk didukung oleh fasilitas publik yang memadai," pungkas AHY, menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan perubahan signifikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
