Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah Indonesia mengumumkan strategi ambisius untuk mendongkrak produksi minyak bumi di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana untuk merevitalisasi sumur-sumur minyak tua melalui intervensi teknologi mutakhir, sekaligus mengoptimalkan potensi 45.000 sumur rakyat secara profesional. Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/9/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas produksi ini tidak hanya berfokus pada eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok minyak baru. Namun, juga pada optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada, khususnya sumur tua yang selama ini mengalami penurunan kinerja secara alami. "Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi," jelas Bahlil, menegaskan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan setiap potensi.
Langkah intervensi teknologi ini krusial untuk membangkitkan kembali laju produksi atau lifting minyak dari lapangan-lapangan matang (matured fields) yang selama ini mengalami penurunan alami. Penerapan teknologi diharapkan mampu mengembalikan produktivitas sumur-sumur tersebut ke level yang signifikan.
Also Read
Tak hanya sumur tua, perhatian khusus juga diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap potensi besar dari puluhan ribu sumur rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo secara langsung menginstruksikan agar pengelolaan sekitar 45.000 sumur rakyat tersebut dilakukan secara profesional dan terintegrasi. Tujuannya ganda: memastikan minyak hasil produksi dapat diserap secara resmi oleh negara untuk menopang kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, sekaligus mencegah praktik pelanggaran hukum dan penjualan minyak mentah secara ilegal kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Menyitir perintah langsung dari Kepala Negara, Bahlil menegaskan, "Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau terkait dengan sumur-sumur rakyat yang 45.000 itu harus dilakukan secara profesional, dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran atau dijual ke tempat lain." Perintah ini menjadi landasan kuat bagi upaya penertiban dan optimalisasi sektor hulu migas demi kedaulatan energi nasional.
