JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiap melakukan langkah diplomasi penting di kancah internasional. Perwakilan KKP dijadwalkan bertolak ke Brussel, Belgia, guna menghadiri pertemuan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) demi memperjuangkan hak penangkapan ikan tuna sirip biru selatan bagi Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengungkapkan adanya ketimpangan yang mencolok terkait jatah tangkapan Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, kuota penangkapan tuna sirip biru untuk Indonesia seolah jalan di tempat, yakni hanya berada di angka 1.300 ton per tahun atau setara dengan 5% dari total kuota global.
"Kami akan berjuang di Brussel. Dengan luas laut Indonesia yang begitu besar, mengapa jatah kita hanya 1.300 ton selama 15 tahun ini? Kami ingin mengajukan kenaikan kuota dari yang semula 5% menjadi 15%," tegas Latif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Also Read
Langkah ambisius ini telah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Namun, kenaikan kuota ini bukan tanpa syarat. Pemerintah menekankan pentingnya kesiapan armada kapal serta penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian ekosistem laut, KKP telah menerbitkan pedoman khusus mengenai pencegahan dan penanganan alat tangkap yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut (ALDFG), serta alat tangkap yang sudah rusak (EOLFG). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun budaya pengelolaan alat tangkap yang lebih bertanggung jawab di kalangan nelayan.
"Pencegahan adalah prioritas utama. Kita perlu membangun kultur agar para pelaku usaha lebih peduli terhadap pengelolaan alat tangkap agar tidak dibuang sembarangan di laut," tambah Latif.
Program ini nantinya akan dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, dengan dukungan pendanaan dari Agence Française de Développement (AFD). Melalui evaluasi berkala, KKP optimistis bahwa peningkatan kuota ini tidak hanya akan menjaga kebersihan laut, tetapi juga mendongkrak kualitas ekspor ikan nasional.
Pada akhirnya, upaya diplomasi ini diharapkan mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta secara langsung mengangkat taraf kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok Indonesia.
