JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pernyataan tegas terkait isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi kabar yang tengah memanas tersebut, Airlangga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional dipastikan tetap kokoh dan tidak akan goyah oleh dinamika politik yang terjadi.
Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memastikan langkah selanjutnya. "Kami masih memantau dan menunggu pernyataan resmi dari Mensesneg. Saat ini fokus kami adalah memonitor situasi tersebut," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Meskipun isu politik ini berpotensi memengaruhi kepercayaan investor, Airlangga tetap optimis terhadap iklim investasi di tanah air. Ia menyebutkan bahwa respons pasar modal sejauh ini masih menunjukkan tren yang positif. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat, ditambah dengan situasi di parlemen yang relatif stabil.
Also Read
"Kondisi ekonomi kita kuat, dan persepsi di pasar saham pun masih positif. Kita harus tetap menjaga fundamental ekonomi di tengah berbagai suhu politik. Namun, jika melihat situasi di DPR, semuanya masih solid dan ekonomi pun tetap terjaga. Jadi, kita pantau saja perkembangannya," tambah Airlangga.
Ketegangan ini bermula setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut dilakukan Gibran sebagai respons atas dinamika hukum yang tengah menjeratnya.
Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak keinginan Gibran, melainkan memberikan berbagai masukan kepada sang Wakil Presiden.
Polemik ini mencuat setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran. MK menyatakan tidak menemukan dasar ijazah Gibran dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri, sementara MA memutuskan surat keterangan tersebut tidak sah. Rentetan putusan hukum ini memicu gelombang desakan agar Gibran mundur, bahkan sejumlah anggota DPR telah bergerak untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait posisi Wakil Presiden tersebut.
