redaksibengkulu.co_id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kunci keberhasilan transisi energi nasional terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan aktif daerah diharapkan tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak proses perencanaan proyek energi baru terbarukan (EBT).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan strategis bersama jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin (10/11). Fokus utama pembahasan mencakup pengembangan panas bumi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), hingga upaya pemerataan listrik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
"Kebijakan energi kita bertujuan untuk menjaga ketahanan energi agar tidak terjadi kelangkaan, baik itu BBM maupun listrik. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat," tegas Yuliot dalam keterangan resminya.
Also Read
Pemerintah kini tengah mengejar target rasio elektrifikasi mencapai 100% pada tahun 2029. Saat ini, tercatat masih ada 10.068 lokasi di 5.821 desa yang sedang diupayakan agar segera mendapatkan akses listrik. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang menantang, pemerintah menerapkan berbagai strategi mulai dari perluasan jaringan kabel, pembangunan mini-grid berbasis EBT, hingga penggunaan PLTS mandiri dengan sistem baterai untuk daerah terpencil.
Pemda Terlibat dalam Lelang Panas Bumi
Langkah konkret juga diambil dalam sektor panas bumi. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa Kementerian ESDM akan menggandeng pemerintah daerah dalam proses lelang wilayah panas bumi. Bahkan, perwakilan dari pemerintah daerah akan dimasukkan ke dalam kepanitiaan lelang tersebut.
"Keterikatan dengan pemerintah daerah sangat besar, mulai dari proses lelang hingga tahapan selanjutnya. Kami bahkan meminta anggota panitia lelang berasal dari unsur pemda," jelas Eniya.
Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI asal Maluku Utara, R. Graal Taliawo, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan edukasi kepada warga. Ia meminta agar sosialisasi mengenai proyek panas bumi tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta, guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Proyek Raksasa di Kalimantan Utara
Selain panas bumi, perhatian besar juga tertuju pada potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Proyek PLTA Mentarang dengan kapasitas 1.375 MW saat ini tengah dalam tahap penyelesaian koordinasi lintas kementerian, terutama terkait verifikasi lahan genangan. Target penyelesaian rekomendasi teknis dipatok pada Desember 2026.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Marthin Billa, menyebutkan bahwa masyarakat setempat sangat menantikan realisasi proyek ini. Keberhasilan PLTA Mentarang akan menjadi tulang punggung bagi Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan.
Sementara itu, proyek PLTA Kayan yang memiliki potensi raksasa sebesar 9 GW masih dalam tahap pencarian mitra pendanaan. Proyek ini direncanakan menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) PLN dengan target mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
