JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selangkah lebih maju dalam memperkuat pengawasan terhadap perusahaan raksasa dunia. Melalui kesepakatan internasional terbaru, Indonesia kini memiliki kemampuan untuk memantau laporan pajak perusahaan multinasional secara otomatis mulai tahun 2027 mendatang.
Langkah strategis ini merupakan dampak dari penandatanganan kerja sama perpajakan dalam Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA). Kesepakatan penting tersebut diraih dalam ajang Competent Authorities Conference ke-13 yang berlangsung di Kotor, Montenegro, pada akhir Oktober 2026. Dengan langkah ini, Indonesia resmi menjadi negara ke-41 yang bergabung dalam daftar OECD untuk menandatangani GIR-MCAA.
"Partisipasi ini memberikan akses bagi Indonesia untuk mengintip informasi perpajakan grup perusahaan multinasional. Tujuannya jelas, yakni memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan Pajak Minimum Global," tulis keterangan resmi DJP, Selasa (10/11/2026).
Also Read
Mekanisme ini akan menggunakan sistem Automatic Exchange of Information (AEOI), di mana otoritas pajak Indonesia dapat menerima laporan GloBE Information Report (GIR) dari negara mitra. Laporan tersebut sangat krusial karena memuat detail penerapan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) pada grup perusahaan yang memiliki omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.
Menariknya, sistem ini tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga mempermudah wajib pajak. Melalui sistem pelaporan terpusat (central filing), perusahaan multinasional tidak perlu lagi repot melapor berulang kali di setiap negara tempat mereka beroperasi; cukup satu laporan di satu negara mitra yang memenuhi syarat.
Selain fokus pada transparansi informasi, Indonesia juga secara agresif mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan mobilitas modal internasional yang semakin tinggi, di mana seringkali aset atau pihak yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kolaborasi teknis guna mengatasi kendala penagihan aset di luar negeri. Pemerintah berharap, dengan adanya dukungan otoritas pajak negara lain, tidak ada lagi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban pajak mereka di Indonesia.
Seluruh pertukaran data yang dilakukan nantinya akan dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat, sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (MAAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
