JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 akan mengalami perubahan signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan langsung melalui transfer ke rekening bank masing-masing penerima, tanpa lagi melalui jasa PT Pos Indonesia.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki akses perbankan. "Sesuai arahan Presiden, semua diharapkan sudah memiliki rekening. Jadi, penyaluran BSU nantinya akan dilakukan melalui transfer rekening, bukan lagi lewat kantor pos," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengalokasikan BSU sebesar Rp 900.000 per orang. Dana tersebut merupakan akumulasi dari bantuan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan yang akan dicairkan sekaligus. Penyaluran bantuan ini dijadwalkan berlangsung pada periode November hingga Desember 2026 melalui jaringan Bank Himbara.
Also Read
Terkait kriteria penerima, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis aturan terbaru melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, bantuan ini ditujukan bagi pekerja atau buruh dengan kriteria sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK valid.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan besaran UMP/UMK setempat.
Penting untuk dicatat bahwa besaran gaji yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap. Bagi pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta, batas upah akan disesuaikan dengan nilai UMK tersebut melalui mekanisme pembulatan.
Namun, perlu diperhatikan bahwa bantuan subsidi upah ini tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri. Masyarakat diimbau untuk memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka tetap aktif agar dapat menerima manfaat ini secara langsung ke rekening pribadi.




