GEGER! Impor Pickup India 105 Ribu Unit Didesak Batal!

Redaksibengkulu.co.id – Rencana pemerintah untuk mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pikap secara utuh (Completely Built Up/CBU) dari India menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, yang juga seorang ekonom senior, mendesak pembatalan kebijakan ini, menyebutnya sebagai langkah yang tidak sejalan dengan arah industrialisasi nasional dan berpotensi melemahkan fondasi ekonomi Indonesia.

Menurut Didik, di tengah gencar-gencarnya dorongan penguatan sektor manufaktur dan program hilirisasi, kebijakan impor massal ini justru kontraproduktif. "Ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung," tegas Didik dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksibengkulu.co.id baru-baru ini. Ia menambahkan, meskipun terlihat praktis dan menawarkan solusi instan dalam jangka pendek, kebijakan ini akan merusak struktur industri nasional dalam jangka panjang.

Didik menegaskan bahwa pemerintah harus membatalkan rencana impor tersebut secara mutlak. Ia menyerukan agar prioritas utama diberikan pada produksi domestik, termasuk melalui pengadaan pemerintah dan pemanfaatan dana publik untuk memperkuat industri nasional. "Pemerintah harus mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi," paparnya.

Dari perspektif makroekonomi, impor dalam skala besar ini dikhawatirkan akan menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. Padahal, Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya sebagai eksportir otomotif dengan lebih dari 518 ribu unit kendaraan ke mancanegara. "Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri," jelas Didik.

Industri otomotif Indonesia, yang telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir menjadi basis produksi regional dan eksportir global, kini terancam. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, dan melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar. Ini menjadi preseden buruk bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia.

Didik juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan investasi manufaktur, namun di sisi lain membuka keran impor massal. "Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang," pungkas Didik, menekankan pentingnya arah kebijakan yang konsisten dan strategis.