TERBARU! Jembatan Baja Aceh 80 Meter Mulai Dibangun!

Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi memulai tahapan awal pembangunan jembatan permanen berkonstruksi rangka baja di Desa Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Proyek strategis ini digulirkan sebagai upaya konkret pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik yang vital bagi perekonomian daerah.

Menteri PU Dody Hanggodo, dalam keterangannya pada Kamis (12/3/2026), menegaskan bahwa pembangunan jembatan permanen ini telah memasuki fase krusial dengan dimulainya kegiatan bor log. "Pekerjaan konstruksi sudah mulai dilaksanakan dengan kegiatan bor log di tiga titik sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi tanah dan kesiapan teknis sebelum konstruksi utama dimulai," ujar Dody, menekankan pentingnya fondasi yang kuat dan perencanaan yang matang.

Jembatan yang akan berdiri megah ini dirancang sebagai jembatan rangka baja tipe B dengan bentang sepanjang 80 meter. Pemilihan struktur ini bukan tanpa alasan; dinilai sangat efektif untuk mempercepat pemulihan konektivitas pasca-insiden sebelumnya, sekaligus menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih baik bagi para pengguna jalan. Saat ini, tim teknis masih merampungkan desain akhir jembatan. Setelah finalisasi rampung, pekerjaan konstruksi utama dijadwalkan akan dimulai pada April 2026.

Pembangunan jembatan permanen ini merupakan kelanjutan dari serangkaian upaya penanganan darurat yang sebelumnya telah dilakukan untuk menjaga agar konektivitas masyarakat di wilayah tersebut tetap terjaga. Kementerian PU memproyeksikan seluruh pekerjaan konstruksi jembatan akan tuntas pada Desember 2026. Dalam pelaksanaannya, aspek keselamatan konstruksi dan kualitas pekerjaan akan menjadi prioritas utama, demi memastikan infrastruktur yang terbangun dapat memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran mobilitas warga dan distribusi logistik, yang merupakan urat nadi perekonomian daerah.