Redaksibengkulu.co.id melaporkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan karena dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan. Terungkap, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia rata-rata menerima alokasi dana sebesar Rp 1 miliar per bulan, sebuah suntikan modal yang diklaim efektif memicu geliat ekonomi lokal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan hal ini dalam keterangannya baru-baru ini.
Dadan mencontohkan perputaran dana di Jawa Barat, di mana terdapat sekitar 5.000 SPPG. "Dengan 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp 5 triliun setiap bulan. Dalam kurun waktu 2,5 bulan terakhir, total peredaran uang di provinsi tersebut telah mencapai sekitar Rp 11-12 triliun," jelas Dadan, menekankan dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi regional.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa mayoritas anggaran BGN, yakni 93 persen, langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan 25.574 SPPG di seluruh Indonesia. Sistem ini, menurut Dadan, menjamin pemerataan distribusi dana hingga ke pelosok daerah.
Also Read
Program MBG sejak awal dirancang dengan filosofi pemberdayaan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan untuk program ini diutamakan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, secara otomatis membuka peluang pasar yang luas bagi petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga industri pangan lokal.
Kehadiran SPPG juga berperan vital dalam penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga perekrutan tenaga ahli seperti ahli gizi yang berasal dari masyarakat setempat. "Saya berharap terjadi pergerakan ekonomi sirkular di setiap daerah, di mana kini banyak kepala daerah mulai menyadari pentingnya meningkatkan produktivitas lokal dan mengarahkan agar dana yang masuk dibelanjakan untuk membeli bahan baku dari daerah mereka sendiri," ujarnya.
Untuk memastikan optimalisasi program, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan secara presisi dengan potensi sumber daya serta preferensi kuliner masyarakat lokal, sekaligus memastikan keberlanjutan program.
