Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Tongkat kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi beralih ke tangan Nanik Sudarti Deyang. Menggantikan Dadan Hindayana yang tersandung kasus korupsi dan ditahan Kejaksaan Agung, Nanik langsung tancap gas dengan mengusung visi besar: efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan jangkauan program makan bergizi gratis (MBG). Anggaran BGN sendiri telah mengalami pemangkasan signifikan, dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, namun Nanik bertekad untuk terus menekan angka tersebut.
Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik membeberkan empat strategi utama untuk mencapai efisiensi tersebut. Pertama, melakukan refocusing atau penyesuaian ulang terhadap penerima manfaat program. Kedua, menerapkan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. Ketiga, fokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas dapur-dapur SPPG yang sudah ada. Ini mencakup perbaikan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, dan penegasan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar kualitas akan dikenakan sanksi suspend.
Strategi keempat adalah merealisasikan program MBG untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan skema pelaksanaan alternatif yang tidak membebani APBN. Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi terobsesi mengejar target kuantitas penerima hingga 82 juta jiwa. Prioritas kini bergeser total ke peningkatan kualitas program. "Kami sudah sampaikan kepada Presiden, tahun 2026 ini, kami tidak akan mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," ungkap Nanik, mengindikasikan bahwa target 82 juta penerima mungkin tidak akan tercapai demi mutu layanan yang lebih baik.
Also Read
Untuk wilayah 3T, Nanik menekankan pendekatan pragmatis. Daripada membangun dapur baru yang mahal untuk jumlah siswa yang relatif sedikit (misalnya 47 hingga 200 orang), BGN akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah. Ini dianggap lebih efisien dan logis. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan pada APBN, BGN juga membuka keran pendanaan alternatif. Opsi yang sedang dijajaki meliputi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta yang berinvestasi di daerah terpencil, serta mencari hibah dari negara lain atau yayasan. "Dulu semua dibangun pakai anggaran negara, sekarang kami coba alternatif lain," jelas Nanik, menyoroti pergeseran paradigma pendanaan.
