Peluang Emas! HIPMI Desak Menkeu Baru Lakukan Ini!

Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyambut positif penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru. Organisasi pengusaha muda ini melihat momentum pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai kesempatan krusial untuk memperkuat keyakinan pelaku usaha dan investor, sekaligus memastikan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum BPP HIPMI, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa tantangan utama Menkeu baru bukan hanya sekadar menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari itu, ia harus mampu memastikan bahwa kekuatan fiskal benar-benar mampu memicu aktivitas ekonomi baru di sektor riil. "Dunia usaha membutuhkan dua pilar yang berjalan seiring: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak maju," ujar Jona dalam keterangan resminya pada Selasa, 15 September 2026.

Jona menambahkan, APBN yang sehat memang vital untuk menjaga kepercayaan. Namun, ia menekankan, dampak APBN juga harus semakin nyata dalam bentuk investasi baru, proyek-proyek yang berjalan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. HIPMI menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, dengan investasi melonjak 6,87 persen dan konsumsi pemerintah mencapai 15,97 persen. Angka-angka ini, menurut Jona, menunjukkan pemerintah memiliki ruang strategis untuk mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kualitas dan efektivitas belanja negara.

"Tantangan kini adalah kualitas pertumbuhan. Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar bagi ekonomi," tegasnya. Ia menekankan bahwa pengusaha nasional, UMKM, industri dalam negeri, dan tenaga kerja lokal harus menjadi penerima manfaat utama dari aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh APBN.

Selain itu, HIPMI juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan di tengah gejolak ketidakpastian global. Pengalaman Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat mempercepat proses transisi tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah yang telah berjalan.

Jona melanjutkan, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan sektor riil harus semakin diintensifkan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada belanja pemerintah. "Kami ingin APBN berfungsi sebagai katalis, bukan satu-satunya mesin penggerak. Keberhasilan sejati adalah ketika belanja negara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, menggerakkan pengusaha di daerah, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," jelas Jona.

Agenda ini, menurut HIPMI, sangat krusial agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih kuat, menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, sekaligus melahirkan lebih banyak pengusaha baru. "HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah. Target akhirnya harus sama: menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia sekaligus mendorong dunia usaha untuk lebih berani berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan kerja," pungkas Jona.