Aplikasi Ojol Negara: Solusi Kesejahteraan Driver?

Redaksibengkulu.co.id – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan gagasan kontroversial: Indonesia perlu memiliki aplikasi ojek online (ojol) milik negara. Tujuannya mulia: meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan memudahkan masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah lebih fokus pada perusahaan aplikasi, bukan pada kesejahteraan para pengemudi yang statusnya hanya sebagai "mitra", bukan pekerja formal.

Djoko berpendapat, pengakuan negara atas profesi pengemudi ojol sebagai pekerjaan formal seharusnya dibarengi dengan aplikasi milik negara. Dengan begitu, potongan biaya yang dibebankan kepada pengemudi bisa ditekan hingga maksimal 10%, jauh lebih rendah dari potongan yang mencapai lebih dari 20% saat ini.

Pandangan senada disampaikan Sony Sulaksono Wibowo, Dosen Program Studi Teknik Sipil ITB. Ia membandingkan penanganan angkutan private hiring di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dengan standar gaji yang terjamin, berbeda dengan Indonesia yang fokusnya justru pada perusahaan aplikasi. Akibatnya, pemerintah kesulitan melindungi pengemudi, dan tuntutan mereka seringkali tak terpenuhi karena bergantung pada kemauan perusahaan aplikasi.

Sony menekankan perlunya pemerintah mengakui profesi pengemudi ojol sebagai pekerjaan formal yang dilindungi dan berlisensi. Aplikasi hanyalah alat bantu kerja, bukan penentu status pekerjaan.

Keuntungan aplikasi ojol milik negara, menurut Sony, sangat signifikan. Pertama, pemerintah akan memiliki data akurat jumlah pengemudi untuk perencanaan pajak dan kesejahteraan. Kedua, pengawasan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Ketiga, seleksi pengemudi bisa lebih ketat, memastikan keseimbangan antara jumlah pengemudi dan permintaan. Keempat, pembinaan pengemudi terkait etika dan keselamatan berkendara bisa dilakukan secara rutin. Kelima, dan yang terpenting, prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan masyarakat, bukan keuntungan finansial.