Redaksibengkulu.co.id – Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang impor drone generasi terbaru serta komponennya yang diproduksi di China. Keputusan ini diambil setelah FCC menilai bahwa teknologi pesawat nirawak tersebut berpotensi menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan nasional AS.
Langkah ini menandai perubahan drastis, mengingat selama bertahun-tahun, drone buatan Tiongkok telah mendominasi pasar AS, digunakan secara luas oleh masyarakat sipil, kepolisian, hingga dinas pemadam kebakaran. Aturan baru yang diumumkan FCC pada Selasa lalu secara efektif menutup pintu bagi konsumen Amerika untuk memperoleh model drone mutakhir dari Negeri Tirai Bambu. Ini merupakan pukulan berat bagi raksasa produsen drone global seperti DJI dan Autel Robotics, yang kini, bersama Huawei, telah masuk dalam ‘Daftar Terlarang’ versi AS.
Penting untuk dicatat, regulasi ini hanya menyasar model drone yang baru akan diimpor. FCC menegaskan bahwa penggunaan drone yang telah dibeli secara legal sebelumnya, atau pembelian model lama yang sudah mengantongi izin, tidak termasuk dalam larangan ini.
Related Post
DJI, yang menguasai sekitar 70% pangsa pasar drone global, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kebijakan ini. Produk-produk mereka tidak hanya populer di kalangan videografer dan penghobi, melainkan juga vital untuk berbagai sektor di AS, termasuk inspeksi infrastruktur, proyek konstruksi, hingga pemantauan pertanian.
Kebijakan ini juga selaras dengan visi Presiden AS, Donald Trump, yang bertekad melindungi industri domestik. Sebelumnya, pada Juni, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengakselerasi produksi drone di dalam negeri, sebagai respons terhadap dominasi produk Tiongkok. Brendan Carr, Ketua FCC, menegaskan, "Presiden Trump telah menggarisbawahi komitmen pemerintahannya untuk mengamankan wilayah udara kita dan mengembalikan dominasi drone Amerika. Keputusan ini, perlu digarisbawahi, tidak mengganggu penggunaan atau pembelian drone yang telah mendapatkan izin sebelumnya."
Respons dari DJI dan Tiongkok
Dalam setahun terakhir, DJI sebenarnya telah berupaya menjalin komunikasi dengan para pejabat AS, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Mereka menyatakan kesediaan untuk diawasi dan diperiksa secara menyeluruh. Adam Welsh, Kepala Kebijakan Global DJI, dalam surat terbarunya awal bulan ini, menulis, "Kami siap bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dan transparan, serta menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan komprehensif."
Namun, harapan industri dan produsen drone Tiongkok untuk pemeriksaan komprehensif tidak terpenuhi. FCC justru menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada temuan badan antarlembaga eksekutif yang dibentuk oleh Gedung Putih. Badan tersebut menyimpulkan bahwa drone dan komponen asing berpotensi digunakan untuk pengawasan, pengumpulan data, dan bahkan operasi destruktif di wilayah Amerika Serikat.
Juru Bicara DJI menegaskan kekecewaan mendalam dan membantah tuduhan AS mengenai kebocoran data, menyebutnya tidak berdasar pada bukti konkret. "K
Tinggalkan komentar