Aturan Pesangon Baru, Pengusaha Terancam?

Author Image

Hadi Wibawa

20 November 2026, 23:25 WIB

JAKARTA – Melansir laporan dari redaksibengkulu.co.id, kebijakan mengenai kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon kini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku dunia usaha. Kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban finansial perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa sektor industri saat ini sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang berlapis. Mulai dari lonjakan harga bahan baku, kenaikan biaya energi, hingga ketidakpastian nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi.

Aturan Pesangon Baru, Pengusaha Terancam?
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Belum lagi adanya kewajiban membayar iuran dana cadangan pesangon. Semua hal ini merupakan beban tambahan bagi para pengusaha," ujar Sarman saat memberikan keterangan di JICC, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Sarman menekankan bahwa pihak pengusaha masih menantikan sosialisasi serta aturan teknis yang lebih jelas dari pemerintah. Ia sangat berharap kebijakan baru ini tidak menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada saat ini.

"Kami menunggu kejelasan apakah ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Yang terpenting, jangan sampai terjadi duplikasi. Sebab, saat ini sudah ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun. Sekarang muncul lagi istilah jaminan pesangon," tegasnya.

Lebih lanjut, Kadin menyarankan agar pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mengelola dana tersebut. Menurutnya, akan jauh lebih efisien jika pemerintah memanfaatkan lembaga pengelola jaminan sosial yang sudah berjalan saat ini.

Terkait wacana pengelolaan dana oleh BPJS, Sarman menyatakan hal tersebut sangat memungkinkan secara teknis. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme detail mengenai tata cara pengelolaan dan struktur lembaganya masih menjadi tanda tanya besar bagi pelaku usaha.

Sebagai catatan, kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara efektif paling lambat pada 28 Oktober 2027 mendatang.

Related Post