UMP Jakarta Rp 6,1 Juta: Pengusaha Minta Kelonggaran!

Author Image

Hadi Wibawa

21 November 2026, 00:46 WIB

JAKARTA – Melansir laporan redaksibengkulu.co.id, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 6.136.941 memicu reaksi dari kalangan pelaku usaha. Meski mengakui proses penetapan telah berjalan sesuai koridor hukum, para pengusaha kini mulai menyuarakan kekhawatiran terkait kemampuan finansial perusahaan dalam mengimplementasikan angka tersebut.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyatakan bahwa kenaikan yang mencapai angka Rp 400 ribuan tersebut memang telah melalui mekanisme resmi di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Perhitungan tersebut telah menggunakan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu (alfa).

UMP Jakarta Rp 6,1 Juta: Pengusaha Minta Kelonggaran!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Kami menghormati keputusan ini selama prosesnya sesuai regulasi. Namun, realisasinya di lapangan akan sangat bergantung pada kondisi keuangan tiap-tiap perusahaan. Apakah angka Rp 6,1 juta ini masih masuk akal dengan situasi ekonomi saat ini, itu yang menjadi tantangan," ungkap Sarman saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, Sarman menjelaskan bahwa perusahaan yang merasa keberatan atau tidak sanggup memenuhi standar upah baru tersebut memiliki hak hukum untuk mengajukan penundaan. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melalui verifikasi ketat dari pemerintah.

"Ada syarat yang harus dipenuhi, seperti laporan keuangan tiga tahun terakhir secara berturut-turut serta proyeksi prospek usaha ke depan. Pemerintah akan mengecek validitasnya sebelum memberikan persetujuan penundaan," tambahnya.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, memberikan catatan kritis mengenai perubahan rentang nilai alfa dalam formula kenaikan upah. Untuk pedoman tahun 2027, rentang alfa ditetapkan pada angka 0,50 hingga 1.

Ajib menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Ia berharap adanya kebijakan pendukung agar sektor industri tetap stabil dan mampu menyerap tenaga kerja.

"Jika pemerintah menerapkan formulasi kenaikan yang tinggi, kami berharap ada kebijakan penyeimbang berupa insentif di sektor lain. Hal ini sangat penting demi menjaga keberlanjutan (sustainability) dunia usaha di tengah tantangan ekonomi," pungkas Ajib.

Related Post