Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Sebuah langkah strategis dan berani diambil pemerintah Indonesia. Mulai tahun 2026, keran impor beras, termasuk untuk kebutuhan industri, akan ditutup total. Keputusan ini menandai komitmen serius dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan mengoptimalkan potensi produksi dalam negeri.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 2026. Sebelumnya, sepanjang tahun 2025, kuota impor beras industri masih diberikan kepada 13 perusahaan swasta yang memerlukan bahan baku untuk produksi tepung beras dan bihun. Namun, untuk tahun berikutnya, skema impor tersebut akan dihentikan sepenuhnya. Pemerintah secara tegas mendorong para pelaku industri untuk beralih dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, khususnya beras pecah dan beras ketan pecah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksibengkulu.co.id pada Selasa (30/12/2025), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komando Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi dan menyejahterakan petani serta peternak Indonesia. "Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," ujarnya. Amran merinci, beras bahan baku industri yang dimaksud adalah beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15% dan beras ketan pecah dengan keutuhan serupa. Ia berharap, bahan baku lokal mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, viskositas, serta tingkat kekerasan (hardness).
Related Post
Tak hanya beras, pemerintah juga memastikan tidak akan ada impor gula konsumsi pada tahun 2026. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 yang dirilis per 28 Desember 2025, Indonesia diperkirakan memiliki carry over stock gula konsumsi yang signifikan dari tahun 2025 menuju 2026, mencapai 1,437 juta ton.
Dengan kebutuhan konsumsi gula nasional yang diproyeksikan sekitar 2,836 juta ton per tahun, estimasi produksi gula konsumsi dalam negeri yang berkisar antara 2,7 juta hingga 3 juta ton diyakini akan menciptakan surplus yang kokoh. Kondisi ini memperkuat alasan pemerintah untuk menghentikan impor komoditas tersebut.
Keputusan serupa juga berlaku untuk jagung. Impor jagung, baik untuk pakan, benih, maupun kebutuhan rumah tangga, dipastikan tidak akan dilakukan pada 2026. Perhitungan dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 menunjukkan adanya carry over stock jagung yang melimpah dari tahun 2025, mencapai 4,521 juta ton.
Meskipun diperkirakan ada susut atau tercecer sekitar 831,6 ribu ton, proyeksi produksi jagung nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 18 juta ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan jagung setahun yang berkisar 17,055 juta ton. Dengan demikian, ketersediaan jagung secara nasional dipastikan sangat mencukupi, menegaskan kembali kebijakan tanpa impor di tahun 2026. Langkah-langkah ini secara keseluruhan menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sumber daya lokal.
Tinggalkan komentar