Redaksibengkulu.co.id – Kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa cuti bersama tidak akan memotong jatah cuti tahunan karyawan kini tengah menjadi sorotan. Aturan baru ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, yang memicu reaksi dari kalangan pelaku usaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan tersebut. Menurutnya, fokus pemerintah idealnya bukan pada pengaturan jumlah hari libur, melainkan pada penetapan jumlah hari kerja efektif dalam setahun.
Bob memberikan perbandingan dengan negara-negara maju yang cenderung menetapkan standar jumlah hari kerja, yakni berkisar antara 245 hingga 250 hari per tahun. Dengan adanya kepastian jumlah hari kerja, pihak pengusaha dapat lebih mudah menghitung target produksi serta menjaga stabilitas produktivitas karyawan.
Also Read
"Jika yang diatur adalah hari libur, kami akan sulit memprediksi sisa hari kerja yang tersedia. Hal ini berisiko membuat produktivitas naik-turun. Ke depannya, kami berharap perusahaan bisa menetapkan jumlah hari kerja yang pasti agar output dan daya saing kita tetap terjaga," ujar Bob saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai keberatan pihak pengusaha, Bob belum memberikan jawaban tegas. Ia menekankan bahwa Apindo masih mempelajari detail aturan serta produk turunan dari undang-undang tersebut agar dapat merumuskan pandangan yang ideal dari sisi pengusaha.
Ia juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap buruh tetap menjadi prioritas, namun harus selaras dengan praktik internasional agar Indonesia tidak tertinggal. Bob mencontohkan negara seperti India dan Vietnam yang masih menerapkan hari kerja pada hari Sabtu.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar regulasi mengenai waktu kerja di Indonesia dibuat lebih fleksibel. Hal ini bertujuan agar perusahaan dan pekerja memiliki ruang untuk menyepakati ketentuan teknis melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di masing-masing instansi.
"Undang-undang sebaiknya mengatur ketentuan secara umum, sementara teknis hari kerja bisa disesuaikan melalui PKB. Ini penting agar tidak terjadi salah kaprah, misalnya saat perusahaan membutuhkan lembur, namun justru dianggap sebagai eksploitasi atau forced labor," pungkasnya.
