Dana Desa Digugat ke MK, Mendes Buka Suara!

Author Image

Hadi Wibawa

20 November 2026, 20:46 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memberikan tanggapan tegas terkait adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Gugatan tersebut muncul akibat penolakan terhadap penggunaan Dana Desa untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi dinamika hukum ini, Yandri menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan resmi untuk memberikan keterangan terkait proses uji materi di MK tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Dana Desa Digugat ke MK, Mendes Buka Suara!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Yandri mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan langsung dengan 10 asosiasi desa serta perwakilan kepala desa. Hasilnya, mayoritas kepala desa justru tidak merasa keberatan dengan keberadaan Kopdes Merah Putih.

"Itu merupakan pendapat dari pihak penggugat. Namun, berdasarkan koordinasi kami dengan 10 asosiasi desa dan para kepala desa, sejauh ini tidak ada keberatan terkait Kopdes tersebut," ujar Yandri saat ditemui di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menepis Isu Dana Desa Disita Pusat

Salah satu poin krusial yang ditegaskan oleh Mendes Yandri adalah kepastian bahwa Dana Desa tidak sedang diambil alih oleh pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut justru diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik Kopdes yang nantinya akan menjadi aset milik desa sepenuhnya.

"Dana desa tidak diambil oleh pusat. Justru dana tersebut digunakan untuk Kopdes, dan nantinya 100 persen akan menjadi aset desa. Tidak ada yang berubah, justru infrastruktur di desa akan menjadi lebih baik dengan adanya program ini," tegasnya.

Yandri menambahkan bahwa kehadiran KDMP bertujuan untuk memicu roda ekonomi di wilayah pedesaan. Ia menduga para penggugat belum sepenuhnya memahami filosofi di balik gerakan ekonomi ini.

Alasan Gugatan ke MK

Sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Desa Prawatan Klaten, Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama, serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam persidangan di MK, para pemohon meminta agar pemerintah dilarang mengalihkan beban biaya program negara kepada dana operasional desa.

Kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan permohonan dengan menyederhanakan norma yang diuji menjadi empat poin utama yang berkaitan dengan UU Desa, UU HKPD, dan UU Perkoperasian.

Para pemohon menilai bahwa mekanisme KDMP berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi ekonomi dan keputusan musyawarah desa. Mereka berargumen bahwa masyarakat desa seharusnya memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apakah anggaran desa digunakan untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi, atau dialokasikan untuk program koperasi yang bersifat mendesak.

Menurut pemohon, pemaksaan pembiayaan program ini dikhawatirkan dapat mengikis peran warga dalam menentukan arah pembangunan desa serta mencederai prinsip demokrasi koperasi yang seharusnya berbasis pada aspirasi anggota.

Related Post