JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id mengonfirmasi bahwa Danantara Indonesia telah memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon pekerja. Institusi tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada penugasan maupun instruksi resmi dari pemerintah yang memberikan mandat kepada mereka untuk mengelola dana tersebut.
Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons atas pemberitaan media nasional yang mengaitkan peran Danantara dalam kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan menyisihkan dana cadangan pesangon, yang rencananya akan diimplementasikan pada Oktober 2027 mendatang.
Melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (14/11/2026), Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat proteksi hak-hak tenaga kerja. Namun, mereka memberikan catatan penting terkait peran institusinya.
Also Read
"Kami sangat menghormati kebijakan pemerintah dalam upaya memperkuat perlindungan hak pekerja, termasuk melalui regulasi dana cadangan pesangon. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana tersebut sebagaimana yang diberitakan," ungkap perwakilan Danantara.
Lebih lanjut, pihak Danantara menekankan bahwa penyebutan nama institusi mereka dalam konteks pengelola dana pesangon adalah tidak akurat. Hal ini dikarenakan belum adanya dasar hukum atau surat keputusan resmi dari pemerintah yang menunjuk mereka untuk menjalankan fungsi tersebut.
Dengan adanya klarifikasi ini, Danantara berharap publik mendapatkan informasi yang tepat dan tidak terjadi simpang siur mengenai kewenangan lembaga dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.
