Redaksibengkulu.co.id – Perbedaan mencolok data kemiskinan Indonesia antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sorotan. Bank Dunia mencatat angka kemiskinan Indonesia melonjak drastis hingga 194,6 juta jiwa (Juni 2025), jauh berbeda dengan data BPS yang menunjukkan angka kemiskinan 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa (September 2024). Lantas, apa penyebab perbedaan signifikan ini?
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menjelaskan perbedaan metodologi perhitungan sebagai akar permasalahan. BPS, menurut Dedek, menggunakan dua komponen utama: garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan makanan didasarkan pada kebutuhan kalori minimal 2.100 kalori per hari. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan kalori tersebut, ia dikategorikan miskin. Komponen kedua, garis kemiskinan non-makanan, memperhitungkan akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. Kedua komponen ini kemudian digabungkan dan dikonversi ke nilai rupiah berdasarkan harga di Indonesia.
"Data BPS bertujuan untuk menyasar kebijakan pemerintah," tegas Dedek dalam video unggahan Instagram resmi PCO. Berbeda dengan BPS, Bank Dunia, menurut Dedek, menggunakan data untuk perbandingan internasional, pemeringkatan, dan identifikasi kemiskinan ekstrem global. Bank Dunia sendiri, dalam laporannya, mengakui perbedaan data kemiskinan antar negara dan menekankan bahwa garis kemiskinan nasional lebih akurat untuk kebijakan domestik.
Related Post
Dedek menjelaskan, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara dalam satu kelompok, sehingga tidak mampu mencerminkan karakteristik kemiskinan lokal. Standarisasi harga yang digunakan Bank Dunia mengabaikan perbedaan inflasi dan kondisi geografis antar negara. "Data Bank Dunia tidak mampu menangkap karakteristik lokal atau memotret profil kemiskinan di suatu negara," pungkas Dedek. Perbedaan metodologi inilah yang menyebabkan perbedaan angka kemiskinan yang signifikan antara kedua lembaga tersebut.
Leave a Comment