Redaksibengkulu.co.id – Konflik Israel dan Iran yang memanas berpotensi memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia bulan depan. Perang di Timur Tengah tersebut menciptakan ketidakpastian di pasar minyak dunia, sehingga berdampak pada harga minyak mentah global. Banyak pihak memprediksi, jika konflik terus berlanjut hingga akhir bulan ini, bahkan meluas ke negara lain yang bersekutu dengan Iran atau Israel, maka kenaikan harga BBM di Indonesia tak terhindarkan.
Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadah Mada, menjelaskan bahwa BBM non-subsidi seperti Pertamax akan paling cepat mengalami kenaikan harga. Hal ini karena harga BBM jenis ini mengikuti mekanisme pasar. "BBM non-subsidi mengikuti pergerakan pasar. Jika harga minyak mentah naik, maka harga Pertamax dan sejenisnya otomatis akan naik," ungkap Fahmy.

Berbeda dengan BBM non-subsidi, Fahmy menyarankan agar pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite. Kenaikan harga BBM subsidi berpotensi meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Ia menambahkan, selama harga minyak mentah dunia masih di bawah US$ 100 per barel, pemerintah sebaiknya menahan kenaikan harga BBM subsidi. Namun, jika melampaui angka tersebut, pemerintah tak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM subsidi untuk mencegah beban APBN membengkak.

Related Post
Pendapat senada disampaikan Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE). Ia menyatakan, saat ini harga minyak mentah masih berada di kisaran US$ 73-75 per barel, jauh di bawah asumsi makro APBN 2025 sebesar US$ 82 per barel. Menurutnya, selama harga minyak mentah masih di bawah US$ 82 per barel, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi. Namun, jika melampaui angka tersebut, meskipun masih di bawah US$ 100 per barel, kenaikan harga BBM subsidi perlu dipertimbangkan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengingatkan potensi dampak besar terhadap APBN jika subsidi BBM meningkat di tengah penerimaan negara yang terbatas. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan revisi APBN dan menyiapkan langkah mitigasi. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan bantuan sosial tambahan bagi masyarakat rentan dan miskin untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Penghematan penggunaan BBM subsidi juga bisa didorong melalui kampanye penggunaan angkutan umum.
Leave a Comment