Mengejutkan! 213 Ribu Rumah Rusak Diterjang Bencana Sumatera!

Redaksibengkulu.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan situasi darurat pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto. Data terbaru menunjukkan angka yang mengejutkan: setidaknya 213.000 unit rumah warga mengalami kerusakan parah akibat terjangan bencana tersebut. Laporan ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026, dengan penekanan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan terus bergerak.

Informasi mengenai skala kerusakan hunian ini bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 27 Desember 2025. Namun, Tito menegaskan bahwa angka tersebut terus diperbarui seiring pendataan yang berlanjut di lapangan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri merinci kategori kerusakan yang dialami rumah-rumah tersebut: 68.850 unit mengalami rusak ringan, 37.520 unit rusak sedang, dan 56.108 unit dikategorikan rusak berat.

"Pak Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000 (unit)," ujar Tito, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden. Ia menambahkan bahwa penanganan masalah hunian bagi masyarakat terdampak sangat bergantung pada kecepatan dan akurasi data yang dihimpun dari pemerintah daerah.

Mantan Kapolri ini menekankan urgensi dukungan data dari pemerintah daerah agar eksekusi bantuan dan program rehabilitasi dapat segera dilakukan oleh pemerintah pusat. "Kami sudah bersama beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para Gubernur, tiga Gubernur," jelasnya. Tito mengapresiasi kecepatan pengumpulan data dari Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara, namun menyoroti lambatnya proses pendataan dari Provinsi Aceh.

"Mohon yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya lah pertama kali lah dari para Bupati dan Walikota," pungkas Tito, menegaskan bahwa kecepatan respons pemerintah pusat dalam membantu korban bencana sangat bergantung pada inisiatif dan koordinasi data di tingkat lokal.