JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa pemerintah tengah memacu proses pengalihan kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau layanan Whoosh. Langkah strategis ini melibatkan pemindahan saham dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) langsung ke tangan pemerintah.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa saat ini proses tersebut tengah memasuki tahapan krusial, yakni uji tuntas (due diligence), evaluasi mendalam, hingga penyusunan payung hukum. Ia menargetkan seluruh rangkaian pemeriksaan teknis ini rampung pada Desember 2026 mendatang.
"Target kami, proses uji tuntas ini dapat diselesaikan pada Desember 2026," ungkap Evita dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Also Read
Guna memperkuat legalitas pengalihan tersebut, Kemenkeu tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Langkah ini dilakukan secara paralel agar hasil dari uji tuntas nantinya dapat menjadi fondasi yang kuat dalam penyusunan regulasi tersebut.
Proses transisi kepemilikan ini melibatkan berbagai instansi penting, di antaranya Badan Pengaturan (BP) BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kemenkeu juga menggandeng BPKP dan Jamdatun untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.
Menanggapi kekhawatiran publik, Evita menegaskan bahwa peralihan saham ini tidak akan mengganggu layanan operasional Whoosh kepada masyarakat. Namun, terkait status utang pembangunan kepada China Development Bank (CDB), pemerintah masih menunggu hasil akhir dari uji tuntas tersebut.
"Prinsipnya, pemerintah tetap menghormati seluruh kesepakatan pembiayaan yang telah ditandatangani dengan CDB. Semua langkah strategis dan pengaturan pembiayaan akan kami kelola secara terukur, hati-hati, dan tetap patuh pada aturan yang berlaku," tambah Evita.
Sebagai catatan, saat ini struktur kepemilikan KCIC terbagi menjadi dua konsorsium. PSBI, yang merupakan gabungan BUMN (KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN), memegang 60% saham, sementara 40% sisanya dikuasai oleh konsorsium asal China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Rencana pengalihan saham BUMN ini akan dilakukan melalui skema Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kemenkeu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata ulang kepemilikan serta skema pembiayaan proyek kereta cepat tersebut agar lebih efisien di masa depan.
