BANYUMAS – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melimpahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, ke pihak Kejaksaan. Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11).
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan penyimpangan dalam penyaluran pembiayaan yang merugikan institusi tersebut. Adapun kedua tersangka yang kini berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK yang merupakan konsultan bisnis sekaligus pihak terafiliasi di bank tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga kuat melakukan praktik penyaluran pembiayaan yang menyimpang dari aturan dan tujuan awal pemberian kredit. Modus operandi ini diperkirakan berlangsung dalam rentang waktu Mei 2018 hingga September 2021. Dalam periode tersebut, terdapat 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah berbeda, dengan total potensi kerugian mencapai angka fantastis, yakni Rp 1,72 miliar.
Also Read
Sebelum proses penyerahan tersangka ini, penyidik OJK telah melengkapi berkas perkara (Tahap I) dan mendapatkan pernyataan bahwa berkas telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU pada 11 November 2026.
"Kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan ketat OJK, mulai dari pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, hingga proses penyidikan mendalam terkait dugaan pidana perbankan syariah," tulis pernyataan resmi OJK, Jumat (13/11).
Secara hukum, TR dijerat dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a atau Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sementara itu, AHK dijerat dengan Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) dari undang-undang yang sama.
Melalui tindakan hukum ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan guna memberantas kejahatan di sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas industri perbankan nasional, melindungi hak-hak konsumen, serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga.
