Redaksibengkulu.co.id – Menjelang momen krusial Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, kelancaran arus logistik menjadi sorotan utama. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah untuk tidak memberlakukan pembatasan operasional truk sumbu 3. Ia menekankan pentingnya strategi pengaturan jalur distribusi ketimbang larangan, demi menjaga momentum pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.
Bambang menjelaskan, periode akhir tahun seringkali menjadi waktu krusial bagi penyelesaian berbagai proyek pembangunan yang ditargetkan rampung pada 2025. "Percepatan pembangunan sangat bergantung pada kelancaran arus logistik. Oleh karena itu, hambatan sekecil apa pun harus dihindari," ujarnya. Pembatasan truk logistik, khususnya yang berkapasitas besar seperti sumbu 3, berpotensi menimbulkan risiko demurrage atau denda keterlambatan pengiriman. Konsekuensi ini tidak hanya meningkatkan biaya logistik, tetapi juga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Untuk mengatasi potensi kemacetan tanpa mengorbankan kelancaran logistik, Bambang mengusulkan skema pengaturan jalur yang cerdas. Ia menyarankan agar kendaraan logistik diarahkan melalui jalur utara Jawa. Jalur ini dinilai strategis karena terintegrasi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri di sepanjang pantai utara, serta menjadi rute utama menuju wilayah kepulauan di utara Jawa bahkan ke destinasi internasional seperti Singapura. "Indonesia adalah feeder penting untuk transhipment di Singapura. Arus ini tidak boleh terhambat," tegasnya.
Related Post
Sementara itu, untuk angkutan pribadi dan transportasi publik massal, dapat dialihkan ke jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa. Bambang menegaskan bahwa truk sumbu 3, dengan kapasitas angkut yang lebih besar, justru berperan vital dalam efisiensi dan ekonomisnya distribusi barang. Jumlahnya yang tidak terlalu banyak juga membuatnya tidak signifikan dalam menimbulkan kemacetan dibandingkan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, Bambang mengaitkan kelancaran logistik dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yakni 6-8%. Menurutnya, target ini mustahil tercapai jika arus barang terhambat. Pandangan ini, katanya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti logistik sebagai pemicu utama pertumbuhan ekonomi. Jika logistik terganggu, risiko kelangkaan barang dan lonjakan inflasi akan mengancam stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk berkoordinasi. "Kemenhub dan Korlantas harus mencari solusi pengaturan jalur yang memungkinkan kendaraan pribadi dan publik massal tetap lancar, sekaligus memastikan logistik terus bergerak tanpa gangguan. Yang dibutuhkan adalah pengaturan, bukan pembatasan," pungkas Bambang, menekankan pentingnya keseimbangan antara mobilitas masyarakat dan vitalitas ekonomi.
Tinggalkan komentar