Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Sebuah langkah berani dan strategis tengah diusulkan oleh Pemerintah Vietnam. Demi meringankan beban ekonomi warganya, proposal pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi dan perusahaan hingga 30% kini menjadi sorotan utama. Kebijakan ini dirancang khusus untuk individu dan entitas bisnis yang memenuhi kriteria tertentu, menandai upaya serius negara tersebut dalam menstabilkan perekonomian.
Insentif pajak yang signifikan ini, seperti dilansir dari sumber terpercaya, akan menyasar pelaku usaha dengan pendapatan tahunan tidak melebihi 10 miliar dong Vietnam, setara dengan sekitar Rp 6,76 miliar. Kebijakan ini direncanakan berlaku untuk periode tahun 2026 dan 2027, memberikan kepastian bagi mereka yang memenuhi syarat. Tak hanya individu, perusahaan dan organisasi dengan batas pendapatan tahunan serupa juga akan merasakan manfaat dari pemotongan PPh ini dalam kurun waktu yang sama.
Menteri Keuangan Vietnam, Ngo Van Tuan, menegaskan bahwa usulan ini bukan sekadar pemotongan biasa, melainkan sebuah strategi komprehensif. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan substansial, menstabilkan produksi, serta mendorong aktivitas bisnis, khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah. Lebih jauh, langkah ini diharapkan mampu menjadi peredam inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi negara di tengah tantangan global.
Also Read
Meski memberikan angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha, Kementerian Keuangan Vietnam juga telah memperhitungkan dampak kebijakan ini terhadap anggaran negara. Diperkirakan, pendapatan anggaran negara akan berkurang sekitar 3,19 triliun dong Vietnam (setara Rp 2,15 triliun) pada tahun 2026. Angka ini diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 3,51 triliun dong Vietnam (sekitar Rp 2,37 triliun) pada tahun 2027. Namun, pemerintah tampaknya melihat pengorbanan pendapatan ini sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan ekonomi nasional.
