Prabowo Murka: Tambang Ilegal Rampok Rp 15 T!

Author Image

Hadi Wibawa

12 November 2026, 08:25 WIB

JAKARTA – Redaksibengkulu.co.id melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya terhadap praktik penambangan ilegal yang terus terjadi di tanah air. Menurutnya, aktivitas tambang tanpa izin ini merupakan bentuk perampokan nyata terhadap kekayaan negara karena tidak memberikan kontribusi finansial sedikit pun kepada pemerintah.

Dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/11/2026) malam, Prabowo menyoroti betapa besarnya kerugian yang diderita negara akibat ulah para pelaku tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa para pelaku ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghindari kewajiban pajak dan royalti.

Prabowo Murka: Tambang Ilegal Rampok Rp 15 T!
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

"Ada yang merampok kekayaan negara, ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, tidak… lapor aja nggak," tegas Prabowo dengan nada geram.

Presiden membeberkan sebuah temuan mengejutkan mengenai satu lokasi tambang ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa memiliki izin resmi. Berdasarkan laporan yang ia terima, tambang tersebut mampu menghasilkan emas sebanyak 500 kilogram setiap bulannya.

Jika dikalkulasikan, dalam satu tahun tambang tersebut diprediksi mampu memproduksi sekitar 6 ton emas. Nilai ekonomi dari produksi emas tersebut diperkirakan mencapai US$ 800 juta atau setara dengan Rp 15 triliun (dengan asumsi kurs Rp 18.100).

Prabowo menekankan bahwa angka Rp 15 triliun tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Ia memberikan ilustrasi betapa besar dampak kerugian tersebut jika uangnya masuk ke kas negara untuk kepentingan rakyat.

"Bayangkan kalau kita punya Rp 15 triliun lagi kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi, karena rata-rata perbaikan sekolah renovasi itu Rp 1 miliar satu sekolah," pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akan mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan ekonomi nasional dan menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Related Post