Satgas Premanisme: Selamatkan Indonesia dari Cengkeraman Mafia!

Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah baru-baru ini membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Langkah ini diklaim bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum terkait ormas yang meresahkan dan menghambat investasi. Namun, seorang pakar kebijakan publik memberikan pandangan kritis terhadap pembentukan satgas ini.

Achmad Nur Hidayat, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengatakan bahwa inisiatif pembentukan Satgas ini jangan sampai hanya menjadi simbolis belaka. Menurutnya, tantangan di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar memberantas preman pasar atau aksi sweeping atribut ormas. "Yang harus dihadapi adalah ekosistem premanisme yang sudah lama tumbuh subur akibat ketidakadilan struktural dan pembiaran institusional," tegas Achmad saat dihubungi oleh redaksibengkulu.co.id, Jumat (9/5/2025).

Achmad menambahkan, premanisme saat ini bukan hanya sekadar kekerasan fisik. Ia telah berevolusi menjadi sindikat kuasi legal yang memanfaatkan celah hukum, ketakutan masyarakat, dan kelemahan birokrasi untuk menguasai sektor ekonomi rakyat. Lebih jauh, beberapa ormas juga menyalahgunakan statusnya sebagai entitas sipil untuk mengerahkan kekuatan demi kepentingan sempit, bahkan transaksional.

"Modusnya beragam, mulai dari pungli parkir, penguasaan lahan, pemerasan proyek swasta, hingga intimidasi atas nama ‘kearifan lokal’," ungkap Achmad. Ia juga menyoroti pengalaman masa lalu yang menunjukkan bahwa pendekatan reaktif, seperti menangkap preman saat viral atau membubarkan pos ormas saat ramai di media, hanya bersifat sementara. Tanpa strategi sistemik, Satgas ini berpotensi menjadi alat sesaat tanpa dampak jangka panjang.

Achmad menekankan perlunya transformasi dari pendekatan insidentil ke pendekatan berbasis intelijen dan data. "Premanisme bisa tumbuh karena ada pembiaran, kompromi aparat, bahkan kolusi dengan aktor politik lokal. Maka, penguatan internal Satgas harus dimulai dari audit integritas institusi penegak hukum itu sendiri," tutupnya. Langkah strategis dan komprehensif, bukan sekadar penindakan sporadis, menjadi kunci keberhasilan Satgas ini.