Sawit Ilegal Jadi Cuan? Koperasi Desa Siap Garap!

Artikel Berita:

Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Kabar gembira bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)! Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah merancang skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit sitaan negara oleh KDMP. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus menertibkan aset negara.

Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa Agrinas akan berperan sebagai inti dalam pengelolaan perkebunan sawit ini, sementara KDMP akan menjadi plasmanya. "Konsepnya adalah Agrinas Palma akan menjadi semacam inti, nanti koperasi-koperasi itu akan berperan sebagai plasmanya. Jadi pendekatannya pendekatan inti plasma seperti yang sudah berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang secara teknis (sedang dibahas)," ujar Ahmad dalam sebuah forum di Jakarta.

Kemenkop terus berkoordinasi intensif dengan Agrinas untuk merumuskan model dan desain pengelolaan perkebunan tersebut. Diharapkan dalam waktu dekat, desain tersebut akan rampung dan pembagian peran antara koperasi dan BUMN perkebunan dapat segera dilakukan. Ahmad menambahkan bahwa industri sawit memerlukan investasi besar dan melibatkan banyak pihak, sehingga kemitraan usaha dan peran koperasi menjadi strategis.

Namun, Ahmad belum dapat memastikan apakah lahan perkebunan sawit ini dapat menjadi jaminan koperasi jika terjadi kredit macet. Hal ini masih dalam pembahasan lebih lanjut dengan Agrinas Palma dan pemangku kepentingan lainnya. Bentuk penyerahan kepada koperasi, apakah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atau hanya pengelolaan, juga masih akan didiskusikan.

Sebagai informasi tambahan, badan usaha koperasi kini memiliki wewenang untuk menggarap tambang mineral dan batu bara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025. Selain itu, koperasi bersama UMKM dan BUMD juga diperbolehkan mengelola sumur minyak berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa setelah diperbolehkan mengelola tambang dan sumur minyak, koperasi juga diminta untuk berperan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan kawasan perikanan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin koperasi, khususnya KDMP, terlibat dalam berbagai ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.