Redaksibengkulu.co.id melaporkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hari ini, Senin (12/1/2026). Kunjungan ini menandai momen bersejarah bagi Prabowo setelah resmi menjabat sebagai kepala negara. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyebutkan bahwa agenda Presiden di Kalimantan Timur akan dimulai dengan peresmian Proyek Kilang RDMP Balikpapan sebelum bertolak ke IKN.
"Setelah agenda di Balikpapan, Presiden akan melanjutkan perjalanan untuk meninjau IKN," ujar Prasetyo singkat saat dikonfirmasi mengenai jadwal kunjungan tersebut di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Kunjungan terakhir Prabowo ke IKN terjadi pada Agustus 2024, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saat itu, ia telah terpilih sebagai presiden namun belum resmi dilantik.
Related Post
Ibu Kota Nusantara sendiri diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia pada tahun 2028. Visi ini mencakup pembangunan lengkap seluruh elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Namun, hingga saat ini, pembangunan yang rampung baru mencakup fasilitas eksekutif, seperti istana negara dan kompleks perkantoran kementerian.
Untuk melengkapi infrastruktur pemerintahan, Badan Otorita IKN telah menuntaskan penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif antara akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks legislatif, yang akan menjadi rumah bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), direncanakan berdiri di atas lahan seluas 42 hektare. Proyek senilai Rp 8,5 triliun ini dijadwalkan rampung antara tahun 2025 hingga 2027. Fasilitas yang akan dibangun meliputi Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, serta berbagai gedung kerja pendukung lainnya.
Sementara itu, kompleks yudikatif akan menempati area seluas 15 hektare dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Kawasan ini akan mengakomodasi gedung-gedung penting bagi lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). Total investasi yang digelontorkan untuk pembangunan kedua kompleks vital ini mencapai Rp 11,6 triliun, dengan total kebutuhan lahan seluas 57 hektare.
Tinggalkan komentar