Redaksibengkulu.co.id melaporkan, setidaknya 12 negara di dunia bersiap mengajukan pinjaman baru ke Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah ini diambil untuk meredam dampak lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global yang diperparah oleh konflik di Timur Tengah, menandakan tekanan krisis global yang semakin dalam. Namun, di tengah gelombang permintaan bantuan ini, Indonesia dengan tegas menyatakan tidak membutuhkan uluran tangan IMF.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa gejolak akibat perang berpotensi memicu permintaan dukungan finansial baru senilai US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar, atau setara Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun (dengan kurs Rp 17.181). Dana ini bisa berupa pinjaman baru atau tambahan dari program yang sudah berjalan. Georgieva menyebutkan, beberapa negara di kawasan Afrika sub-Sahara telah mulai mengajukan permohonan bantuan. Meskipun demikian, IMF belum membahas potensi tambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar untuk Mesir, meskipun negara tersebut turut merasakan dampak ekonomi dari konflik.

Christian Mummsen, Kepala Strategi IMF, menambahkan bahwa angka kebutuhan pinjaman tersebut masih bersifat sementara dan dapat meningkat setelah evaluasi bilateral dengan pejabat keuangan dari negara-negara anggota. "Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tutur Mummsen.

Related Post
IMF juga memperingatkan bahwa dampak konflik tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika perang berakhir sekalipun. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi terganggunya jalur distribusi energi global akibat penutupan Selat Hormuz, yang dapat memperdalam gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang. "Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," imbuhnya.
Akibat kondisi ini, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 akan melambat menjadi 3,1%, turun 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya. Inflasi global juga diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% tahun ini. Dalam skenario yang lebih buruk, jika konflik antara AS dan Iran berlangsung berkepanjangan, harga minyak dan gas alam bisa melonjak hingga US$ 100 per barel. Kondisi ekstrem ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi global hingga hanya 2,5% tahun ini, bahkan berpotensi merosot ke level 2%, yang mendekati ambang resesi global.
Indonesia Tak Gentar, APBN Kokoh
Di tengah bayang-bayang krisis global yang menghantui banyak negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan pendanaan dari IMF. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6). Purbaya menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih sangat kuat, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.
"Mereka (IMF) menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun," ujar Purbaya dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan, pihak IMF bahkan sempat terheran-heran dengan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global saat ini. Purbaya menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia telah mengalami percepatan signifikan berkat perubahan kebijakan yang diterapkan sejak akhir tahun lalu, sehingga mampu meredam guncangan ketidakpastian global dan lonjakan harga minyak. "Ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," pungkas Purbaya.









Tinggalkan komentar