Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude storage) di sejumlah titik di wilayah Sumatera. Proyek ambisius ini dirancang untuk memastikan ketersediaan stok minyak nasional mampu bertahan hingga 60 hari ke depan.
Rencana besar tersebut menjadi salah satu poin utama dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Langkah ini diambil guna meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola pasokan minyak, terutama untuk menampung hasil impor.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur ini sangat krusial bagi stabilitas energi dalam negeri. Menurutnya, fasilitas penyimpanan ini akan menjadi tumpuan saat Indonesia melakukan impor minyak mentah.
Also Read
"Kami berencana membangun sejumlah storage di wilayah Sumatera untuk menampung hasil impor crude. Target kapasitasnya adalah untuk mencukupi kebutuhan hingga 60 hari," ungkap Bahlil dalam keterangan resminya, Rabu (4/11).
Bahlil menambahkan bahwa saat ini proses studi kelayakan telah selesai dilakukan. Pemerintah dijadwalkan akan mulai meninjau lokasi-lokasi potensial pada akhir tahun ini. Dalam proses penentuan lokasi, aspek teknis, standar keselamatan, serta mitigasi risiko bencana menjadi prioritas utama agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
"Kami merancang agar penempatan storage ini tidak berada di area yang memiliki potensi risiko bencana tinggi. Faktor keselamatan adalah yang utama," tegasnya.
Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan, pemerintah juga tengah mematangkan rencana diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menanyakan kesiapan implementasi bioetanol dengan kadar E20.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun rencana strategis (renstra) pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari level E20 hingga mencapai E50. Program ini akan melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari sektor hulu.
"Untuk pengembangan E20 hingga E50, kami sudah menyiapkan renstranya. Ini adalah kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Pertanian terkait penyediaan bahan bakunya," jelas Bahlil.
Di saat yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program mandatori biodiesel B50. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya energi domestik. Melalui kombinasi pembangunan crude storage, bioetanol, dan biodiesel, pemerintah optimis transformasi sektor energi nasional akan berjalan lebih cepat dan mandiri.
