Redaksibengkulu.co.id melaporkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi yang terbukti bermasalah di berbagai wilayah. Kebijakan drastis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, sekaligus menutup celah bagi praktik mafia distribusi yang selama ini merugikan sektor pertanian nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemberantasan mafia pangan tidak cukup hanya dengan penindakan hukum. Menurutnya, rantai distribusi juga memerlukan pembenahan menyeluruh. "Oleh karena itu, kami melakukan perbaikan tata kelola distribusi, menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan, dan mencabut izin pihak-pihak yang terbukti merugikan petani," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengungkap berbagai kasus mafia pangan yang telah merugikan petani dan masyarakat luas. Sepanjang periode 2024-2026, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah berhasil menangani 92 kasus terkait mafia pangan. Rinciannya mencakup 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, serta 3 kasus internal. Dari serangkaian pengungkapan tersebut, sebanyak 77 individu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Khusus di sektor pupuk, Mentan Amran secara tegas telah menarik kembali izin pengecer dan distributor yang terbukti melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga tidak tinggal diam terhadap temuan peredaran pupuk palsu yang sama sekali tidak mengandung unsur hara, menyebabkan kerugian besar bagi petani berupa gagal panen dan estimasi kerugian mencapai Rp3,2 hingga Rp3,3 triliun.
Menurut Amran, reformasi tata kelola pupuk menjadi langkah krusial untuk memutus mata rantai permainan mafia distribusi yang kerap memanfaatkan birokrasi panjang dan lemahnya pengawasan. "Kami berkomitmen agar petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Tidak boleh ada lagi praktik distribusi yang mempersulit petani," tambahnya.
Selain pencabutan izin, pemerintah juga memperkuat reformasi distribusi pupuk melalui digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sistem ini mencatat data petani, luas lahan, jenis komoditas, hingga kebutuhan pupuk secara digital, sehingga proses distribusi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Mentan Amran meyakini bahwa digitalisasi adalah instrumen vital untuk mempersempit ruang gerak penyimpangan. "Digitalisasi menjadikan distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi ini benar-benar dinikmati oleh petani yang berhak," jelas Amran.
Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan prosedur penyaluran pupuk subsidi guna mempermudah akses petani. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk telah dipangkas untuk mempercepat dan menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi. Tidak hanya itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi juga diturunkan hingga 20% untuk beberapa jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.
Amran menjelaskan, reformasi distribusi dan deregulasi pupuk merupakan bagian integral dari upaya besar pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. "Jika pupuk mudah didapat dan distribusinya bersih dari praktik curang, produksi akan meningkat, petani akan lebih sejahtera, dan ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh. Ini adalah tujuan utama yang terus kami perjuangkan," tegasnya.
Ia memastikan bahwa pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pangan akan terus diperketat melalui sinergi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi mafia pangan untuk bermain di sektor strategis nasional ini.
