Redaksibengkulu.co.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan kabar gembira terkait penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Sebanyak 1.641 perusahaan tengah membangun fasilitas produksi baru dengan total investasi mencapai Rp 803,2 triliun pada semester I 2025, berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Proyeksi penyerapan tenaga kerja dari pembangunan pabrik-pabrik baru ini mencapai angka fantastis: 3,05 juta orang.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa angka ini jauh melampaui jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberitakan sebelumnya. Febri membantah narasi negatif tentang badai PHK di sektor manufaktur, menekankan pentingnya analisis data yang komprehensif dan proporsional. "Data ini membuktikan sektor manufaktur nasional justru terus bertumbuh, bukan mengalami kontraksi," tegas Febri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Penguatan klaim tersebut diperkuat oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kemenperin bulan Juni 2025 yang mencapai 52,50. Angka di atas 50 menunjukkan kinerja industri yang lebih baik dari bulan sebelumnya, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja. Baik industri berorientasi ekspor (IKI Ekspor 52,19) maupun domestik (IKI Domestik 51,32) menunjukkan kinerja ekspansif.
Related Post
Optimisme Kemenperin terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, terutama industri padat karya, didasari empat faktor kunci. Pertama, revisi kebijakan relaksasi impor (Permendag 8/2024) diharapkan mampu mengendalikan produk impor murah dan meningkatkan utilisasi produksi dalam negeri. Kedua, penyelesaian harmonisasi antar kementerian terkait Rancangan Permenperin KIPK (Kredit Industri Padat Karya) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) akan memberikan insentif bagi sekitar 2.722 perusahaan industri padat karya.
Ketiga, kesepakatan dagang Indonesia-Amerika dan Indonesia-Uni Eropa diyakini akan mendorong industri dalam negeri, terutama yang berorientasi ekspor, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Keempat, reformasi tata kelola Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan mempermudah akses produk dalam negeri dalam belanja pemerintah, sehingga meningkatkan permintaan dan utilisasi produksi industri lokal. Saat ini, sekitar 3,2 juta pekerja Indonesia terlibat dalam industri yang memasok kebutuhan pemerintah.
Febri menekankan komitmen Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri nasional melalui kebijakan pendalaman struktur industri dan pengendalian impor. Ia juga menyebutkan upaya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang secara langsung meminta pimpinan industri otomotif Jepang untuk menghindari PHK. Kemenperin optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Febri mengajak semua pihak untuk menyampaikan informasi secara berimbang dan menghindari penyebaran keresahan yang tidak berdasar.
Tinggalkan komentar