Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme tinggi terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam menghadapi potensi gejolak global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah. Keyakinan ini didasari oleh kinerja penerimaan pajak yang menunjukkan peningkatan signifikan.
Dalam sebuah pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Presiden dan Wakil Presiden, ketua umum partai politik, serta diplomat senior di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3/2026) malam, Purbaya memaparkan data yang menggembirakan. Ia mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak pada awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari, melonjak hingga 30%.
"Analisis kami menunjukkan kondisi yang sangat baik, tidak ada masalah berarti. Koleksi pajak kita membaik, Januari saja tumbuh 30%. Ini angka yang sangat signifikan, menandakan adanya perbaikan substansial dalam ekonomi serta kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan bea cukai," jelas Purbaya usai acara tersebut.
Related Post
Menjawab pertanyaan mengenai durasi ketahanan APBN menghadapi dinamika global, Purbaya memperkirakan bahwa setidaknya selama satu tahun ke depan, APBN masih memiliki kapasitas untuk menyerap dampak kenaikan harga minyak. "Simulasi kami memperhitungkan harga minyak pada level tertentu, dan untuk anggaran tahun ini, kita masih bisa mengabsorbsi kenaikan tersebut," ujarnya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa jika kenaikan harga minyak mencapai level yang ekstrem dan melampaui kemampuan APBN, pemerintah akan melakukan evaluasi ulang dan merumuskan solusi strategis. "Apabila terlalu tinggi, jika situasinya ekstrem, kami akan menghitung ulang," tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga minyak hingga US$80 per barel masih berada dalam batas antisipasi APBN. Bahkan, jika harga minyak melambung lebih tinggi hingga US$92 per barel, Purbaya memastikan bahwa anggaran negara tetap dapat dikelola dengan baik. "Salurannya bisa melalui ekspor atau harga minyak. Harga minyak sudah mencapai US$80, bahkan sampai US$92 pun, kami masih bisa mengendalikan anggaran. Jadi, tidak ada masalah," pungkas Purbaya.
Tinggalkan komentar