Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan mengadakan serangkaian forum edukasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. "Kami berharap upaya yang dilakukan BNI ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan badan publik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat (KIP), Samrotunnajah Ismail, yang hadir dalam acara yang digelar Minggu (28/9), menekankan peran penting generasi muda dalam mendorong budaya transparansi. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mendorong badan publik untuk lebih transparan dan mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk tahu.
Related Post
Samrotunnajah menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara kelima di Asia yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat transparansi pemerintahan dan praktik demokrasi. "Momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan untuk membangun tata kelola yang baik," tegasnya.
Selain forum bersama mahasiswa, BNI juga mengadakan sesi berbagi dengan Mitra BNI serta forum internal bagi pegawai. Agenda ini bertujuan untuk menekankan implementasi nyata keterbukaan informasi publik di lingkungan perusahaan, sehingga semangat transparansi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi praktik sehari-hari.
Melalui kegiatan ini, BNI bersama KIP berharap kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, semakin meningkat dalam menggunakan hak atas informasi publik. Dengan demikian, budaya transparansi dapat semakin mengakar, mendukung tata kelola pemerintahan maupun korporasi yang akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.
Kegiatan ini melibatkan sekitar 130 mahasiswa Universitas IBA serta menghadirkan Komisi Informasi Pusat (KIP), akademisi, dan perwakilan BNI. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Komunikasi Publik KIP, Samrotunnajah Ismail, Rektor Universitas IBA Lily, Rahmawati Harahap serta Area Head BNI Regional Office 03 Palembang, Herry Juhaeri.
Tinggalkan komentar