Redaksibengkulu.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan dampak signifikan dari efisiensi anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 37 triliun. Pemangkasan ini, menurutnya, berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,4%.
Awalnya, Kementerian PUPR memiliki pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, kebijakan efisiensi fiskal memangkasnya menjadi Rp 73,76 triliun per 7 Mei 2025. Dody menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025), bahwa setiap Rp 1 triliun pemotongan belanja modal berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi antara 0,08% hingga 0,12%. Oleh karena itu, efisiensi anggaran sebesar Rp 37 triliun berpotensi menimbulkan penurunan signifikan terhadap PDB nasional.
Meskipun demikian, Dody menekankan bahwa kualitas struktur anggaran tetap terjaga. Sebesar 81% anggaran masih dialokasikan untuk belanja modal produktif, fokus pada pembangunan jalan nasional, irigasi, air bersih, dan sanitasi. Sisanya, 10% untuk belanja operasional dan barang. Efisiensi juga diiringi pelunasan kontrak tahun jamak (MYC) senilai Rp 14,2 triliun untuk menghindari beban fiskal di masa mendatang. Kementerian PUPR juga meningkatkan pengawasan internal dan menerapkan digitalisasi untuk efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.
Related Post
Namun, Dody mengakui kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun untuk tahun 2025, sehingga total anggaran menjadi Rp 86 triliun. Menurutnya, tambahan ini penting sebagai investasi sosial dan ekonomi guna keberlanjutan pembangunan. Ia berharap dukungan DPR RI untuk menjaga keseimbangan pembangunan tanpa mengorbankan fiskal negara.
Tinggalkan komentar