Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Kabar baik untuk masyarakat! Pemerintah secara resmi memulai penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap kenaikan harga beras yang tengah menjadi perhatian utama.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa masyarakat sudah bisa membeli beras SPHP di pasar tradisional sejak Sabtu (12/7/2025). "Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) mulai hari ini. Secara bertahap, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah," ujarnya.
Pantauan Bapanas menunjukkan bahwa beras SPHP sudah mulai tersedia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Papua. Arief berharap intervensi pemerintah ini dapat menstabilkan harga beras. Masyarakat dapat membeli beras SPHP berkualitas baik dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga lebih terjangkau. HET beras medium bervariasi, contohnya Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Related Post
Selain SPHP, bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penyaluran 360 ribu ton bantuan pangan beras sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan. "Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras," tegas Amran.
Amran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran SPHP agar tepat sasaran. Ia mewanti-wanti Perum Bulog untuk berhati-hati dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu.
SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tinggalkan komentar