IKN: Gagal Total atau Sukses Gemilang? DPR Desak Pemerintah!

Redaksibengkulu.co.id – Proses perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara terus berlanjut, namun anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menyuarakan kekhawatiran. Ia memperingatkan pemerintah agar tak setengah-hati dalam menjalankan proyek raksasa ini. Pemindahan IKN, tegas Ujang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB Selasa (22/4/2025), bukan sekadar proyek iseng atau pencitraan, melainkan amanat konstitusional UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. "Ini bukan produk main-main, ini dipayungi undang-undang. Di situlah optimisme kita," ujarnya.

Namun, Ujang melihat keraguan publik masih membayangi proses ini. Ia menilai narasi pemerintah belum kuat dan terkesan tidak satu suara. Ia menyamakan proses pemindahan IKN seperti lari maraton yang awalnya sprint, kini kehabisan napas di tengah jalan. "Kita tunggu, apakah akan sprint lagi menuju garis finish? Yang jelas, saya yakin ini akan finish," tambahnya dengan nada optimis.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ujang menuding adanya tarik-ulur dan ketidaktegasan mengenai kementerian/lembaga mana yang akan pindah lebih dulu. "Sudah diumumkan oleh Ibu Menpan RB, kementerian/lembaga A, B, C akan menempati kantor di sana. Tapi pas dicek di BKN, datanya belum ada. Ini seperti saling tunggu, pahiri-hiri," ungkapnya, menggunakan istilah Sunda yang menggambarkan saling menghindar.

Untuk memotivasi ASN pionir, Ujang mengusulkan pemberian insentif khusus, baik tunjangan maupun fasilitas. Namun, ia menekankan agar pemindahan ASN bukan sekadar formalitas, melainkan berbasis kebutuhan organisasi, bukan pencitraan. "Jangan sampai pegawainya sudah di sana, tapi direkturnya masih di Jakarta. Butuh tanda tangan basah malah bolak-balik Jakarta-Nusantara. Harusnya bisa bekerja digital," pungkasnya.