Redaksibengkulu.co.id – Gelombang kekecewaan menyelimuti kalangan pengusaha komponen otomotif nasional menyusul rencana impor besar-besaran 105.000 unit mobil pickup oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kendaraan-kendaraan ini, yang rencananya didatangkan dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dinilai dapat memukul telak keberlangsungan industri komponen lokal yang tengah berjuang.
Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) secara tegas menyuarakan keberatan mereka. Ketua PIKKO, Rosalina Faried, dalam surat resminya kepada Kementerian Perindustrian, menekankan bahwa pengadaan kendaraan operasional desa seharusnya menjadi lahan subur bagi industri dalam negeri, bukan sebaliknya.
"Keputusan impor ini berpotensi merampas kesempatan usaha bagi industri otomotif kecil dan menengah kami," ujar Rosalina, seperti dikutip dari laman Kementerian Perindustrian. Pihaknya menegaskan, kemampuan industri otomotif dan komponen lokal sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan dengan standar kualitas yang tidak kalah bersaing.
Rosalina memaparkan, PIKKO membawahi 110 anggota yang aktif memproduksi beragam komponen otomotif, mulai dari berbahan dasar metal, plastik, karet, hingga insulasi non-anyaman, karpet, serta cetakan dan perkakas. Anggota-anggota ini merupakan bagian integral dari rantai pasok industri otomotif nasional, berfungsi sebagai pemasok Tier 2 dan Tier 3 bagi produsen kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih. Dengan tingkat utilisasi produksi saat ini yang masih berkisar 60-70%, rencana impor ini dikhawatirkan akan semakin menekan kapasitas produksi yang ada.
Dampak negatif dari impor kendaraan utuh ini tidak hanya akan dirasakan oleh pabrikan komponen, tetapi juga berpotensi mengancam sekitar 6.000 tenaga kerja yang tersebar di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah ini diprediksi akan menimbulkan disrupsi serius pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional yang saat ini pun masih dalam kondisi lesu.
Oleh karena itu, PIKKO mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap situasi ini. Mereka meminta adanya pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India dan, yang terpenting, memberikan prioritas serta kesempatan penuh kepada produsen lokal kendaraan bermotor untuk menjadi pemasok utama kebutuhan kendaraan operasional koperasi desa. Ini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga menjaga kedaulatan industri dalam negeri dan lapangan kerja.
