Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Di tengah tren global yang menunjukkan pelonggaran batas defisit fiskal namun berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lesu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal defisit anggaran negara tetap berada di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Strategi ini, yang memadukan disiplin fiskal ketat dengan dorongan pertumbuhan ekonomi yang kuat, diyakini menjadi kunci ketahanan arsitektur APBN Indonesia menghadapi ketidakpastian global.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa resiliensi anggaran negara ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan anggaran yang adaptif (adaptive budget policy). Bukan sekadar retorika, kelenturan instrumen keuangan negara ini telah teruji melalui pengalaman nyata pengelolaan fiskal pada APBN 2025. Kala itu, Kemenkeu mengambil langkah berani dengan melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi.
Penataan ulang anggaran tersebut berhasil menyelamatkan kas negara hingga nyaris Rp 170 triliun, tanpa sedikit pun mengganggu jalannya operasional pemerintahan. Hebatnya, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian nasional, sehingga Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat di level 5,11% pada tahun 2025.
Also Read
Ke depan, Wamenkeu Suahasil menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun anggaran 2026, defisit berjalan diproyeksikan berada di kisaran 2%. Sementara itu, rancangan APBN 2027 telah disusun dengan target defisit antara 1,8% hingga 2,4%, sesuai arahan langsung dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Sabtu (30/5/2026). Pernyataan ini sekaligus menyoroti perbedaan pendekatan Indonesia yang memilih jalur kehati-hatian fiskal untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Guna mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas. Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih lanjut, Kemenkeu juga menegaskan transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara itu, aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui entitas khusus, Danantara, menandai langkah progresif dalam optimalisasi pembiayaan pembangunan.
