Redaksibengkulu.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, jutaan keluarga di seluruh Tanah Air akan menerima kabar gembira. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog bersiap menggelontorkan bantuan pangan beras serentak pada 17 Agustus 2026, menyasar lebih dari 33,24 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.
Kepala Bapanas, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian vital dari jaring pengaman sosial. "Telah ditetapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras sebagai salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujar Amran, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya pada Minggu (2/8/2026). Ia menambahkan, penugasan kepada Bulog ini mencakup penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 10 kilogram per penerima untuk alokasi tiga bulan, yaitu Juli hingga September 2026, yang dapat disalurkan sekaligus.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan momen penyaluran yang istimewa. "Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat," jelas Rachmi. Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan membuat masyarakat dari desil 1 hingga 4 merasakan kehadiran pemerintah di tengah perayaan kemerdekaan, menjadikan bantuan pangan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT RI.
Also Read
Dalam upaya mengoptimalkan distribusi, Bapanas juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur penyaluran. "KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," kata Rachmi.
Adapun database penerima yang digunakan untuk program bantuan pangan beras tahap kedua ini dipastikan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga yang telah diperbarui pada 10 Juli lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hasil kerja sama dengan Kementerian Sosial. "Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan," terangnya.
Untuk memastikan kelancaran dan kualitas, Bapanas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing. Pengecekan kualitas beras menjadi hal krusial sebelum didistribusikan. "Pimwil Pimca Bulog, mohon segera bersiap, berkoordinasi dengan teman-teman dinas. Bagi yang belum cek kualitas, mohon bisa melakukan cek kualitas dan jumlah yang akan dibagikan. As soon as possible karena surat penugasan sudah ditandatangani," urai Rachmi. Ia juga memberikan catatan khusus untuk wilayah Papua, meminta prioritas dalam distribusi ke daerah-daerah terpencil mengingat keterbatasan transportasi dan gudang. "Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," pungkas Direktur Bapanas Rachmi.
Program prorakyat bantuan pangan beras tahap kedua ini merupakan salah satu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing 10 kilogram, dengan alokasi 3 bulan. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah mencapai Rp 17,52 triliun.
Sebagai informasi, program serupa tahap pertama (alokasi Februari-Maret 2026) telah berhasil menjangkau 33,14 juta KPM atau 99,7 persen, dengan total 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng tersalurkan. Menariknya, alokasi program bantuan pangan beras di tahun 2026 ini direncanakan akan lebih banyak dibandingkan tahun 2025, dengan setidaknya lima bulan alokasi, naik dari empat bulan pada tahun sebelumnya.
